Tahukah, kamu? Bahwa pegiat HR perlu membuat kebijakan kerja untuk para pekerja remote?
Ya, pasalnya remote working kini tidak hanya menjadi tren. Sejak pandemi muncul dan peraturan karantina diterapkan pemerintah, metode kerja ini sudah dinormalisasikan oleh banyak perusahaan.
Hal tersebut juga tentunya berlaku karena dukungan teknologi yang memadai.
Dengan mudahnya akses email, online collaboration software, dan virtual meeting, para pekerja tetap bisa berkolaborasi dan menjalankan tugas-tugasnya walaupun tidak bertatap muka.
Melihat hal tersebut, tidak heran apabila kebanyakan job seeker lebih tertarik untuk melamar di perusahaan yang menerapkan remote working.
Namun, bagaimana cara membuat kebijakan remote working supaya bisa metode kerja tersebut bisa membawa manfaat bagi perusahaan?
Untuk mengetahui jawabannya, yuk, baca selengkapnya dalam rangkuman di bawah ini!
Mengapa Harus Mempekerjakan Pekerja Remote?
Sebelum mempelajari cara membangun kebijakan kerja untuk pekerja remote, kamu harus memahami dulu mengapa badan usaha perlu merekrut jenis tenaga kerja tersebut.
Menurut hasil penelitian dari Owl Labs, 83% partisipan merasa bahwa level produktivitas mereka saat bekerja di rumah lebih tinggi daripada ketika bekerja dari kantor.
Hal tersebut memang benar adanya. Terutama mengingat banyaknya distraksi di kantor, seperti mengobrol dengan rekan kerja mengenai topik yang kurang relevan.
Selain itu, keperluan commuting ke kantor juga secara tak langsung menghabiskan waktu pekerja, sehingga mereka pun menjadi kurang produktif.
Nah, melihat fakta-fakta di atas, merekrut pekerja remote saat ini tengah menjadi hal yang lazim. Sebab, kualitas kerja dan tingkat produktivitas mereka lebih terjamin.
Tidak hanya itu, mempekerjakan karyawan remote juga memberi ruang bagi perusahaan untuk mencari talenta-talenta potensial yang lebih luas.
Sehingga, perusahaan nantinya bisa mempekerjakan siapa saja, dari mana saja, dan tentunya dengan kualitas yang lebih mumpuni.
4 Cara Membuat Kebijakan Kerja untuk Pekerja Remote
Meskipun karyawan remote dinilai lebih produktif, perusahaan harus bisa menyediakan peraturan yang memadai.
Mengapa demikian? Sebab, peraturan tersebut memegang peran penting untuk membuat kegiatan operasional bisnis berjalan dengan lancar.
Kebijakan ini juga dapat memastikan bahwa karyawan menggunakan metode komunikasi, sumber daya, dan protokol yang sama untuk menjaga organisasi tetap berjalan dengan mulus.
Maka dari itu, berikut adalah cara membuat kebijakan kerja untuk pekerja remote yang perlu kamu ikuti sebelum memulai proses rekrutmen.
1. Memastikan remote working bisa berjalan baik
Pada dasarnya, memang tidak semua divisi dapat bekerja secara remote.
Meskipun demikian, kamu sebagai pegiat HR bisa berkaca dari kondisi pandemi lalu, di mana perusahaan perlu merancang skenario yang memungkinkan remote working untuk dilakukan secara menyeluruh.
Nah, untuk melakukannya, kamu bisa menggunakan beberapa tools yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan remote.
Sebagai contoh, Trello, Teamwork, Quip, Jira, dan alat penunjang manajemen proyek lainnya.
Kemudian, kamu juga harus mengatur peralatan, resource, dan strategi yang dibutuhkan, agar karyawan dapat bekerja secara efektif.
Pada tahap ini, tentunya kamu perlu berdiskusi dengan pihak manajerial perusahaan supaya strategi yang diciptakan dapat meraih hasil maksimal.
2. Mempersiapkan infrastruktur
Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh setiap divisi hanya membutuhkan laptop dan koneksi wifi? Tentunya tidak.
Agar kebutuhan kerja mereka terpenuhi, kamu sebaiknya menyediakan infrastruktur khusus bersama pihak manajerial.
Nah, saat membuat kebijakan kerja terkait infrastruktur untuk pekerja remote, kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini:
- Bagaimana jalur komunikasi yang akan digunakan antara pekerja remote dan pekerja lainnya?
- Apakah pekerja remote perlu hadir dalam rapat? Lalu, software apa yang digunakan?
- Apakah perusahaan akan menawarkan sistem reimbursement untuk memfasilitasi kebutuhan karyawan? Seperti, wifi, kursi kerja, dan lainnya.
Beberapa pertanyaan tersebut perlu dijawab supaya kamu mudah dalam mengatur kebijakannya.
3. Membuat batasan yang jelas
Walaupun para pekerja tidak hadir secara fisik, perusahaan harus bisa menjelaskan ekspektasi mereka dengan jelas.
Tak hanya itu, kamu sebagai pegiat HR juga harus bisa memberikan batasan kerja dan waktu bertugas yang jelas.
Pasalnya, jika tidak dikelola dengan baik, sistem kerja remote ini dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental pekerja.
Maka dari itu, tetapkanlah peraturan yang jelas. Sebagai contoh, paparkan bahwa karyawan harus selalu online di jam kerja dan beristirahat setelah jam 7 malam.
Selain itu, kamu juga bisa menentukan apakah sistem pelaporan permintaan cuti pekerja remote dibutuhkan. Baik itu yang seharian penuh, atau hanya setengah hari.
4. Tetap rencanakan waktu untuk berkolaborasi
Cara membuat kebijakan kerja untuk pekerja remote yang terakhir adalah merencanakan waktu untuk berkolaborasi.
Kamu bisa membuat jadwal rapat bersama, baik mingguan atau bulanan, supaya para karyawan mengetahui update proyek atau keadaan perusahaan terkini.
Selain itu, kamu juga bisa memfasilitasi ruang khusus di mana karyawan dapat bercakap mengenai hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.
Meskipun terkesan sepele, hal tersebut bisa membantu karyawan untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan perusahaan dan rekan-rekan kerjanya.
