Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan tarif 12% Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tidak jadi naik.
Keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% ini menuai banyak perhatian dari masyarakat dan pelaku usaha.
PPN adalah salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan Indonesia yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, baik di sisi konsumen maupun pelaku bisnis.
Awalnya, kenaikan tarif PPN direncanakan untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan program sosial.
Namun, setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan masukan dari berbagai pihak, pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan ini.
Langkah ini disambut baik oleh masyarakat yang khawatir akan lonjakan harga barang dan jasa, terutama dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Tetap, tak sedikit juga yang mempertanyakan implikasi jangka panjang dari keputusan tersebut, baik dari sisi fiskal negara maupun kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Lalu, apa saja dampak yang akan didapatkan jika PPN tidak jadi naik? Tenang, GajiGesa telah merangkumkan beberapa dampaknya di bawah ini. Yuk, langsung disimak!
Apakah yang Dimaksud PPN 12% Tidak Jadi Naik?
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kebijakan terkait PPN sesuai dengan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021).
Namun, penjelasan mengenai pernyataan “PPN Tidak Naik” yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Barang dan jasa bebas PPN
Seluruh barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pembebasan PPN (dikenakan PPN 0%) tetap bebas dari PPN.
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 49/2022.
2. Barang dan jasa dengan tarif PPN 11%
Barang dan jasa yang dikenakan PPN sebesar 11% tidak mengalami perubahan tarif.
Artinya, masyarakat tetap membayar tarif PPN sebesar 11%, tanpa ada kenaikan.
3. Barang mewah dengan tarif PPN 12%
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah tertentu.
Barang mewah yang dikenakan tarif ini mencakup barang-barang yang saat ini sudah dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai dengan PMK 15/2023 dan PMK 42/2022. Contohnya meliputi:
- Pesawat pribadi.
- Kapal pesiar atau yacht.
- Rumah, apartemen, atau kondominium mewah dengan harga di atas Rp30 miliar.
- Kendaraan bermotor mewah.
Kebijakan ini memastikan tidak ada kenaikan PPN bagi mayoritas barang dan jasa umum, kecuali untuk kategori barang mewah.
5 Dampak Positif PPN Tidak Jadi Naik
1. Meringankan beban masyarakat
Dengan tidak naiknya tarif PPN, masyarakat tidak perlu khawatir akan kenaikan harga barang dan jasa.
Hal ini sangat membantu terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.
Stabilitas harga memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa tekanan tambahan.
2. Mendorong konsumsi domestik
Harga yang stabil memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap berbelanja.
Hal ini dapat meningkatkan konsumsi domestik yang merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Sektor UMKM dan ritel diharapkan dapat merasakan dampak positif ini secara langsung.
3. Menstimulasi pertumbuhan ekonomi
Dalam masa pemulihan ekonomi, keputusan untuk menahan kenaikan PPN memberikan kesempatan bagi dunia usaha.
Di mana, mereka dapat fokus pada ekspansi dan adaptasi tanpa harus mengkhawatirkan beban pajak tambahan.
Dengan demikian, iklim usaha dapat tetap kondusif.
4. Menjaga kepercayaan publik
Keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Respons positif dari publik terhadap kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
5. Meningkatkan stabilitas harga barang
Tanpa kenaikan PPN, risiko inflasi masif dapat ditekan.
Stabilitas harga ini penting untuk menjaga daya saing produk domestik, baik di pasar lokal maupun ekspor.
5 Dampak Negatif PPN Tidak Jadi Naik
1. Penurunan potensi penerimaan negara
PPN adalah salah satu kontributor utama bagi penerimaan negara.
Dengan tidak naiknya tarif ini, potensi pendapatan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi berkurang.
2. Tekanan pada anggaran negara
Dalam situasi defisit anggaran, pembatalan kenaikan PPN menambah beban bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas.
Hal ini dapat memengaruhi kelancaran realisasi program sosial dan ekonomi.
3. Ketidakpastian kebijakan pajak
Keputusan untuk membatalkan kenaikan PPN dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha mengenai arah kebijakan pajak di masa depan.
Ketidakpastian ini dapat menghambat perencanaan jangka panjang perusahaan.
Selain itu juga, masyarakat, terutama kelompok rentan dapat merasa tidak tenang dengan kemungkinan perubahan mendadak di masa depan.
4. Meningkatkan risiko pengeluaran berlebihan
Dengan anggapan bahwa harga barang dan jasa akan tetap stabil, sebagian masyarakat mungkin tergoda untuk meningkatkan pengeluaran.
Hal itu karena, mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan perubahan kebijakan di masa depan.
Dengan begitu, berpotensi memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga dalam jangka panjang.
5. Berpotensi mengurangi insentif untuk perubahan struktural
Tanpa kenaikan PPN, pemerintah mungkin kehilangan momentum untuk mendorong reformasi pajak yang lebih komprehensif.
Hal ini dapat memperlambat upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.
Itulah berbagai dampak baik itu dari sisi positif maupun negatif dari tidak jadinya PPN naik.
Di satu sisi, kebijakan ini memberikan kelegaan bagi masyarakat dan pelaku usaha dengan meringankan beban ekonomi mereka.
Namun, di sisi lain, pemerintah harus menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal dan menciptakan kepastian hukum.
Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang yang cermat agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan tujuan pembangunan negara.
Bukan hanya pemerintah, pekerja pun harus memiliki rencana guna menghadapi berbagai aturan baru di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Nah, salah satu “rencana” cermat tersebut dapat direalisasikan dengan memiliki benefit Earned Wage Access (GajiGesa).
Earned Wage Access GajiGesa: Solusi Jangka Panjang untuk Keuangan Karyawan
Kalau kamu belum tahu, Earned Wage Access merupakan sebuah layanan yang menyediakan akses bagi karyawan untuk menarik gaji mereka secara prorata dan fleksibel.
Kehadiran layanan ini adalah sebagai alternatif untuk keperluan dana darurat karyawan di tengah bulan.
Misalnya, anggota keluarga ada yang sedang sakit, sedangkan di tengah bulan keuanganmu mulai menipis. Tanpa harus khawatir, kamu tinggal tarik dana di EWA untuk bayar tagihan pengobatan dengan mudah.
Kamu pun tidak akan lagi merasa stres tentang tagihan yang tertunda dengan manfaat kesehatan finansial karyawan ini.
Sebagai karyawan yang bebas stres, kamu pun cenderung akan menjadi lebih produktif dan semangat dalam menghadirkan dampak positif bagi perusahaan.
Kepuasan kerja bakal terus meningkat, sehingga performa dan keamanan karirmu dalam perusahaan juga bakal lebih terjamin.
Menarik, bukan? Nah, fitur EWA kami hanya bisa digunakan jika perusahaanmu sudah bekerja sama dengan GajiGesa.
Jadi, jangan sampai ketinggalan. Yuk, segera rekomendasikan perusahaanmu dengan mengisi formulir di bawah artikel ini. Prioritaskan kesejahteraanmu sekarang juga!
