Sekarang ini, seluruh pegiat HR wajib mengetahui tips menjauhkan politik dari tempat kerja saat momen-momen pemilu.
Bagaimana tidak? Dalam siklus pemilihan modern, para calon didorong untuk saling bertukar pendapat seputar sundut pandang dan program masing-masing.
Alhasil, diskusi politik, khususnya mengenai topik hangat seperti isu upah minimum dan kesejahteraan, dapat menjadi panas dengan cepat.
Menurut riset SHRM, ditemukan bahwa satu dari lima karyawan yang membahas politik di tempat kerja pernah bertengkar atau berdebat sengit dengan rekan kerja mengenai pandangan politik mereka.
Lalu, ketika gairah perdebatan memuncak dan berubah menjadi kemarahan, karyawan yang terlibat mungkin akan berkomentar dan bertindak diskriminatif terhadap satu sama lain.
Komentar-komentar seperti ini lah yang dapat menimbulkan dampak buruk di tempat kerja, seperti memengaruhi semangat karyawan hingga menempatkan perusahaan dalam risiko kerugian besar.
Melihat hal tersebut, apa yang perlu dilakukan pegiat HR guna menjauhkan politik dari tempat kerja saat momen pemilu? Yuk, simak tips lengkapnya dalam rangkuman di bawah ini!
1. Menetapkan kebijakan tentang perbincangan aktivitas politik di tempat kerja
Tips pertama untuk menjauhkan perdebatan politik di tempat kerja saat masa pemilu adalah dengan menetapkan kebijakan.
Menurut laman Insperity, di sini kamu bisa bentuk aturan tegas mengenai berbagai bentuk perbincangan aktivitas politik di lingkungan kerja.
Kebijakan ini harus tertulis dan didokumentasikan. Dengan demikian, aturannya transparan dan dapat diakses oleh semua karyawan perusahaan.
Contoh hal yang dapat kamu larang dalam kebijakan ini yaitu:
- Percakapan antar karyawan di tempat kerja tentang topik politik
- Ajakan untuk berkampanye di tempat kerja
- Mengirim email yang bersifat politik, di komputer perusahaan dan menggunakan alamat email perusahaan, kepada karyawan lain, pelanggan, atau mitra industri
- Mengenakan pakaian politik atau kampanye untuk bekerja
- Mendekorasi kantor atau dengan pesan-pesan politik atau kampanye
Setelah kebijakan tersebut sudah resmi terbentuk, komunikasikan bahwa perusahaan menghargai pendapat seluruh karyawannya.
Namun, perjelas bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mendukung afiliasi politik pribadi karyawan dan keterlibatannya dalam aktivitas sah di luar pekerjaan.
Tekankan kembali bahwa perbincangan seputar politik bisa memicu perdebatan. Hal tersebut bisa merusak kolaborasi antar karyawan di tempat kerja.
2. Memantau diskusi dan aktivitas di tempat kerja
Sebagai pegiat HR, kamu bertanggung jawab untuk menghentikan segala gangguan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan kerja.
Kamu pun harus bisa membuat seluruh karyawan merasa nyaman dan diterima di tempat kerja.
Maka dari itu, selain perseturuan yang dapat terus terjadi dalam diskusi politik, kamu juga harus mempunyai kekhawatiran terhadap faktor hukum.
Sebagai contoh, sekelompok karyawan mendiskusikan posisi partai politik atau kandidat mengenai faktor-faktor sensitif.
Hal ini dapat memicu keluhan diskriminasi dari karyawan lain dan membuat nama perusahaan tercoreng.
Melihat hal tersebut, pantau diskusi dan aktivitas di tempat kerja secara saksama.
Jika kamu mendengar percakapan politik sedang berlangsung, ingatkan karyawan dengan tegas bahwa mereka sedang bertugas dan diskusi tersebut sebaiknya dilakukan di luar tempat kerja.
3. Fokus pada kesamaan dan tujuan bersama
Tips selanjutnya untuk menjauhkan politik dari tempat kerja saat momen pemilu adalah berfokus pada kesamaan dan tujuan bersama.
Cobalah untuk mengidentifikasi kesamaan atau nilai-nilai bersama yang dapat menjadi landasan pemahaman seluruh karyawan.
Tekankan tujuan yang menyatukan tim, seperti mencapai tujuan bisnis atau memberikan layanan pelanggan yang mumpuni.
Menyoroti aspirasi bersama dapat menumbuhkan rasa persahabatan dan mengingatkan semua orang bahwa, terlepas dari perbedaan politik, setiap karyawan adalah bagian dari tim terpadu yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama.
4. Sediakan dukungan dari pihak manajemen
Terkadang, meskipun beragam aturan sudah dibentuk, perbincangan politik tetap tak dapat dihindari. Akhirnya, perdebatan muncul dan timbul masalah antar karyawan.
Nah, menurut BizJournals, dalam kasus seperti ini, kamu sebagai pegiat HR dan pihak manajemen harus selalu bersiap.
Kalian bisa memberikan panduan mengenai cara menangani topik-topik sensitif dengan tepat dan memfasilitasi diskusi terbuka yang mendorong inklusivitas dan pemahaman.
Tak hanya itu, kamu pun bisa mendorong budaya di mana karyawan merasa nyaman mendiskusikan kekhawatiran terkait dinamika tempat kerja, termasuk percakapan politik, tanpa rasa takut akan penindasan.
Terakhir, jangan segan untuk berikan sanksi terhadap karyawan yang masih terlibat dalam perdebatan mengenai pandangan politik mereka. Ingatkan mereka pada aturan yang sebelumnya sudah dibentuk.
5. Tetap netral
Tips terakhir untuk menjauhkan diskusi politik dari tempat kerja saat masa pemilu adalah dengan tetap netral.
Aturan mengenai diskusi dan tata cara berpolitik tak hanya berlaku untuk karyawan. Kebijakan ini pun termasuk untuk para pegiat HR dan pihak manajemen.
Sebagai pegiat HR, kamu tidak boleh memberhentikan atau mengancam karyawan karena preferensi politiknya.
Kamu pun tidak boleh menekan atau memberikan persepsi menekan karyawan untuk mendukung kandidat tertentu.
Maka dari itu, cobalah untuk berdewasa dan tetap netral sesuai aturan diskusi politik yang sebelumnya sudah kamu ciptakan.
Kamu harus bisa menghindari segala implikasi terkait memajukan agenda politikmu sendiri.
Dengan demikian, kesejahteraan di kantor bakal tetap terjaga dan segala perdebatan yang bisa memicu konflik besar bakal terhindar.
